123 OCEHAN INTELEK

123 OCEHAN INTELEK

 “Sebagian besar dari kita, lebih suka dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritik."

Norman Vincent Peale

Buku kecil ini merupakan seri kedua, setelah seri pertama yang diluncurkan pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023, tahun lalu. Dorongan untuk terus menulis KICAUAN karena adanya respon positif dari berbagai kalangan atas seri yang pertama. Juga, dan ini yang jauh lebih penting, untuk terus merawat kawarasan. 

Namun seri kedua ini mengalami sedikit modifikasi judul. Jika seri pertama sebelumnya menggunakan diksi KICAUAN, maka di seri kedua ini menggunakan kosa-kata OCEHAN. Perubahan KICAUAN menjadi OCEHAN karena KICAUAN tampaknya lebih berasosiasi dengan twitter, sementara Saya sendiri tidak punya akun atau bukan pengguna twitter. Selama ini, semua KICAUAN dan OCEHAN Saya disalurkan melalui media sosial Facebook, Istagram dan Whatsapp. 

Setiap OCEHAN yang disampaikan di dalam buku ini selalu disertai dengan waktu penulisannya, yang diurut berdasarkan kebaruannya. Oleh karena itu, untuk memahami dengan baik setiap OCEHAN, Anda mesti memiliki informasi yang memadai mengenai situasi yang tengah berlangsung atau wacana yang hangat diperbincangkan saat itu. Misalnya, OCEHAN tentang Pelanggaran (2) (nomor 87) merupakan satire atas kasus keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial. Begitu pula OCEHAN tentang Mahkamah Kelurahan (nomor 100) juga merupakan satire atas lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden. 

Seluruh OCEHAN di dalam buku ini ditulis hanya dalam rentang waktu satu tahun terakhir. Seperti halnya dengan seri pertama, seri kedua ini juga diluncurkan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dalam bentuk e-book agar bisa menjangkau lebih banyak orang secara cuma-cuma (gratis).

Lalu, mungkin Anda bertanya, mengapa harus 123? Jawabannya, karena angka ini menunjukkan kenaikan, pergerakan, kemajuan, dan progresifitas. Angka ini juga merefleksikan semangat untuk terus bergerak maju. Secara khusus, Saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membuat “kekacauan”, sehingga memungkinkan tulisan-tulisan dalam buku ini dapat terlahir. 

Selamat membaca dengan rileks. Jika Anda termasuk orang yang kritis dan selalu menjaga kewarasan, kemungkinan besar Anda akan menyukainya, bahkan mungkin menikmatinya. Mungkin sesekali Anda akan tersenyum, tetapi mungkin tak jarang Anda akan ikut jengkel dan marah. Makassar, 17 Agustus 2024

MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI: ALARM BAHAYA BAGI EKONOMI SULSEL???

Agussalim

Situasi Terkini

Dua hari lalu, tepatnya 5 Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis data pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2023. Menurut hasil perhitungan BPS, ekonomi Sulsel hanya tumbuh 4,51 persen (c-to-c) pada tahun 2023, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, ekonomi Sulsel masih tumbuh 5,09 persen, namun sudah berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Kondisi ini, untuk pertama kalinya terjadi sedikitnya dalam 20 tahun terakhir. Kecenderungan ini terus berlanjut di tahun 2023, dimana laju pertumbuhan ekonomi Sulsel kembali berada di bawah angka Nasional (5,05%). Dengan demikian, sudah dua tahun berturut-turut, laju pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di bawah angka Nasional. Situasi ini benar-benar menjadi alarm bahaya bagi perekonomian Sulsel. Bagaimanapun, Sulsel membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif agar dapat mencapai kemajuan ekonomi yang setara dengan rata-rata Nasional. 

Jika ditelusuri lebih ke belakang, sinyal terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sulsel masih mencatat angka 7,42 persen. Angka ini terus melorot di tahun-tahun berikutnya: 7,23 persen (2017), lalu 7,07 persen (2018), dan kemudian 6,92 persen (2019). Puncaknya, pada tahun 2020, saat terjadi hantaman pandemi Covid-19, ekonomi Sulsel mengalami kontraksi hingga -0,70 persen, namun masih relatif lebih baik dibanding Nasional. Di tahun berikutnya, seiring dengan menurunnya intensitas Covid-19, proses pemulihan ekonomi Sulsel berjalan dengan baik, dimana ekonomi tumbuh 4,64 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional (3,69%). Di tahun 2022, meskipun ekonomi Sulsel tetap tumbuh cukup kuat (5,09%), akan tetapi sudah lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,31%).

Di akhir tahun 2023, saat memberikan Outlook Ekonomi Sulsel pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Sulsel, tanggal 11 Desember 2023, di Hotel Royal Bay Makassar, Saya sudah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel bakal kembali melambat. Prediksi ini didasarkan pada fakta bahwa selama dua triwulan berturut-turut (triwulan II dan III tahun 2023), pertumbuhan ekonomi Sulsel kembali berada di bawah angka Nasional. Prediksi ini terbukti benar, bukan hanya lebih rendah dari angka Nasional, tetapi juga lebih lambat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sulsel di triwulan IV-2023 yang hanya tumbuh 3,79 persen (y-on-y) — angka terendah sedikitnya dalam delapan triwulan terakhir —turut memperburuk kinerja ekonomi Sulsel di tahun 2023. Secara q-to-q, pertumbuhan ekonomi Sulsel di triwulan IV-2023 yang mengalami kontraksi hingga -1,47 persen, juga diluar kebiasaan, mengingat adanya perayaan hari besar di Bulan Desember, yaitu Natal dan Tahun Baru, yang biasanya memicu kenaikan konsumsi rumah tangga. Melemahnya konsumsi rumah tangga di triwulan IV-2023 boleh jadi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar migas (BBM) pada Bulan Oktober 2023, yang memicu efek lanjutan berupa kenaikan barang dan jasa.

Penyebab Terjadinya Perlambatan

Di sisi lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun 2023 terutama dikontribusi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2023, sektor ini hanya mampu tumbuh 0,09 persen (y-on-y). Sektor ini terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2017. Bahkan pada triwulan III dan IV tahun 2023, sektor ini mengalami kontraksi, masing-masing -0,10 persen dan -2,79 persen. Secara rata-rata, sejak tahun 2017, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sulsel. Padahal sektor ini masih menjadi penopang utama atau penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Sulsel, yaitu mencapai 21,69 persen (2023). Menurunnya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akibat dua sub-sektor utamanya, yaitu tanaman perkebunan dan tanaman pangan, menunjukkan pelemahan. Padahal kedua sub-sektor ini menyumbang hampir setengah terhadap penciptaan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Cuaca yang ekstrem, hantaman banjir di awal tahun, dan Elnino yang berkepanjangan, membuat sejumlah komoditas pertanian mengalami penurunan produksi.

Penyebab lainnya adalah sektor industri pengolahan yang juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2023, sektor ini hanya tumbuh masing-masing 4,26 persen. Padahal sektor ini menjadi penyumbang keempat terbesar bagi perekonomian Sulsel. Dalam tiga tahun terakhir, sektor industri pengolahan juga tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sektor ini tampak mengalami stagnasi, bahkan kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan tren menurun. Perlambatan sektor industri pengolahan terjadi akibat tidak adanya diversifikasi industri, kurang berkembangnya hilirisasi industri, dan lambatnya pertumbuhan industri kreatif.

Di sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2023 disebabkan oleh melambatnya hampir seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) misalnya, hanya tumbuh 4,30 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,04%). Padahal komponen ini menyumbang lebih dari setengah terhadap pembentukan PDRB. Itu sebabnya, ketika pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh pada level yang rendah, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel sangat signifikan. Melambatnya PKRT tampaknya masih tetap berasosiasi dengan masih lemahnya daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi bahan kebutuhan pokok. 

Komponen pengeluaran lainnya, seperti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, yang menyumbang hampir 38 persen terhadap PDRB, juga hanya mampu tumbuh 4,61 persen, sehingga tidak memberi daya ungkit terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan investasi tahun 2023 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun investasi diharapkan dapat tumbuh lebih kuat sebagai motor penggerak pertumbuhan. Pertumbuhan investasi yang tetap melandai di bawah 5 persen, terhambat oleh kenaikan suka bunga beberapa kali sepanjang tahun 2023.

Selain itu, komponen ekspor juga memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. Selama tahun 2023, ekspor mengalami kontraksi sebesar -0,80 persen, padahal di tahun sebelumnya, ekspor bertumbuh sangat kuat di angka 33,12 persen. Situasi ini tidak terlepas dari menurunnya nilai ekspor beberapa komoditas unggulan Sulsel, seperti biji-bijian berminyak, lak, getah, dan damar. Demikian pula, pengeluaran konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 0,49 persen pada tahun 2023. Bahkan pada triwulan IV-2023, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi -3,44 persen, yang sesungguhnya hal ini diluar kelaziman, mengingat belanja pemerintah selama ini biasanya menumpuk di akhir tahun.

Satu-satunya komponen pengeluaran yang tumbuh cukup kuat adalah pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang tumbuh 8,83 persen (y-on-y). Peningkatan LNPRT ini dipicu oleh belanja partai politik dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif. Meski demikian, komponen ini tidak memberi daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena share-nya terhadap PDRB yang relatif kecil, yaitu hanya sekitar 1,60 persen.

Apa yang Harus Dilakukan

Bagi Sulsel, sektor pertanian tetap memegang peranan penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Sulsel perlu memastikan kontinuitas produksi sektor pertanian (dalam arti luas) dengan berfokus pada upaya: (1) menjaga ketersediaan pasokan prasarana produksi (benih, pupuk, dll.); (2) memelihara dan memperluas sarana pertanian, terutama jaringan irigasi; (3) menjaga indeks pertanaman dan mengembangkan lahan super intensif; (4) mengkombinasikan upaya on farm dan off farm untuk mendorong peningkatan nilai tambah di sektor pertanian; (5) meningkatkan produktivitas komoditas unggulan yang diusahakan secara luas oleh masyarakat;dan (6) stabilisasi harga di tengah menurunnya permintaan akibat merosotnya daya beli masyarakat.

Namun untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang persisten dalam jangka panjang, tidak ada pilihan lain kecuali mendorong transformasi ekonomi, yaitu dengan menggeser perekonomian dari ketergantungan pada sumberdaya alam (sektor primer) menjadi daya saing manufaktur dengan nilai tambah tinggi (sektor sekunder). Strategi industrialisasi berbasis luas perlu dipersiapkan dengan menciptakan ekosistem industri yang kondusif, termasuk pengembangan investasi di sektor manufaktur, penurunan suku bunga riil, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan sumber energi murah dan ramah lingkungan, perluasan pasar ekspor, dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran. 

Di sisi pengeluaran, pemerintah daerah perlu memperkuat daya beli masyarakat dengan terus menjaga inflasi tetap berada di kisaran 2-3 persen. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu memberi perhatian terhadap harga bahan makanan yang masih mencatat tingkat inflasi paling tinggi dan terus memantau pasokan dan distribusi barang yang di konsumsi secara luas oleh masyarakat. Selain itu, terkait dengan upaya meningkatkan konsumsi pemerintah, pemerintah daerah perlu terus memastikan daya serap anggaran dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengalokasian anggaran, sambil memprioritaskan anggaran yang potensial mendorong perekonomian daerah. Pada saat yang sama, pemerintah Sulsel perlu terus merangsang dan mendorong ekspor komoditas dan penanaman modal, melalui dukungan kebijakan yang tepat, peraturan dan regulasi yang jelas, merintis kerjasama perdagangan dan investasi yang lebih intens, pelayanan usaha yang cepat dan murah, dan sebagainya. 

POTRET PEREKONOMIAN INDONESIA DAN TANTANGAN KE DEPAN

POTRET PEREKONOMIAN INDONESIA 
DAN TANTANGAN KE DEPAN

AGUSSALIM 

Potret Perekonomian Terkini

Di tengah kondisi ekonomi global yang sulit dan menantang, pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat di level 5,31 persen pada tahun 2022. Ini merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Juga lebih kuat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi produksi, menguatnya pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 19,87 persen, dan diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 11,97 persen. Kedua sektor ini bertumbuh kuat seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 yang memungkinkan terjadinya normalisasi aktivitas ekonomi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi yang menguat didorong oleh nilai tukar perdagangan (terms-of-trade) yang positif dari ekspor komoditas dan pemulihan konsumsi rumah tangga dan swasta. Lonjakan harga batu bara dan minyak kelapa sawit sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina telah menghasilkan penerimaan ekspor yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, peningkatan permintaan domestik sejak akhir tahun 2021 telah menolong pemulihan sektor swasta, terutama UMKM yang sangat terpukul dan menderita di masa pandemi. 

Momentum ini terus berlanjut di awal tahun 2023, dimana meningkatnya penerimaan ekspor akibat kenaikan harga-harga komoditas dan tumbuhnya permintaan domestik telah mendukung pertumbuhan di atas 5 persen pada triwulan pertama dan kedua (Q1 dan Q2) tahun 2023. Di triwulan kedua 2023, ekonomi tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y) melanjutkan tren positif di triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (y-on-y). Jika ditarik lebih jauh ke belakang, tampak bahwa selama enam triwulan berturut-turut (terhitung sejak Q1-2022), perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5 persen (y-on-y). Meski demikian, capaian ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan sebesar 6-8 persen yang diperlukan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi (high-income country) sebagaimana ditargetkan di dalam Visi Indonesia Emas 2045.

Pasca pandemi Covid-19, sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan komunikasi telah menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 1,01 poin persentase (pp) dari laju pertumbuhan sebesar 5,31 persen, diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor transportasi masing-masing menyumbang sebesar 0,73 pp dan 0,72 pp. Sektor informasi dan komunikasi menempati posisi keempat dengan kontribusi 0,48 pp. Tren ini berlanjut hingga paruh pertama 2023. Kondisi ini sejalan dengan lonjakan konsumsi yang sebagian besar dipicu oleh peningkatan mobilitas penduduk dan aktivitas pariwisata pada tahun 2023. Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai event internasional pada tahun 2022 dan 2023, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, MotoGP Mandalika, World Superbike Mandalika, Balap Formula E Jakarta, World Tourism Day, Jakarta Fair, dan lain-lain. Indonesia juga menyambut lebih banyak wisatawan setelah berakhirnya pembatasan perjalanan akibat Covid-19, khususnya dari China.

Tren positif pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh laju inflasi yang relatif terkendali. Inflasi utama (headline inflation) turun hingga mencapai 3,27 persen (y-on-y) pada bulan Agustus 2023. Ini adalah inflasi terendah yang pernah dicatat sejak puncaknya yang terjadi pada bulan September 2022 ketika tekanan inflasi global meningkat tajam sebagai imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Capaian ini membawa inflasi kembali ke kisaran target inflasi Bank Indonesia (3,01 persen) dan lebih cepat dari perkiraan sebagian besar pengamat. Melambatnya laju inflasi disebabkan oleh kombinasi antara faktor eksternal dan faktor domestik. Ini mencakup penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada harga energi dan transportasi, peningkatan hasil panen dan penurunan harga minyak goreng, intervensi pemerintah di tingkat daerah untuk mengurangi hambatan pasokan dan distribusi terutama untuk pangan dan beras, dan apresiasi Rupiah yang menurunkan biaya impor. 

Laju inflasi yang melambat memberikan ruang kebijakan moneter yang akomodatif kepada Bank Indonesia untuk meredam kenaikan biaya pinjaman dan mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia secara aktif telah menggunakan serangkaian tindakan kebijakan untuk menanggulangi tekanan pasar eksternal di tengah berbagai guncangan global yang terjadi secara bersamaan. Serangkaian kebijakan dimaksud mencakup kombinasi intervensi mata uang asing, suku bunga kebijakan, dan fleksibilitas nilai tukar. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga kebijakannya secara kumulatif sebesar 225 basis points sepanjang tahun 2022 dan mempertahankan suku bunga 5,75 persen sejak Januari 2023. Selain itu, meskipun rentang suku bunga riil antara suku bunga Amerika (US Fed) dan Indonesia tercatat sebagai yang paling rendah dalam sejarah, arus portofolio telah menjadi positif sehingga mendongkrak nilai Rupiah. Inflasi yang terus menurun dan ekspektasi inflasi yang lebih terkendali, telah mendorong Bank Indonesia untuk mengurangi intensitas pengetatan moneternya. Di tahun 2023, diharapkan inflasi akan berada di rentang target Bank Indonesia di kisaran 3,01 persen. 

Meski demikian, situasi perekonomian belum sepenuhnya dapat dianggap stabil. Berbagai lembaga internasional yang kredibel, justru memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 lebih lambat dari tahun sebelumnya. World Bank (2023) misalnya, memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2023 hanya akan tumbuh 4,9 persen, lebih rendah dari 5,31 persen di tahun sebelumnya. Sementara International Monetary Fund (2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit lebih tinggi dari perkiraan World Bank, yaitu 5,0 persen di tahun 2023. Melambatnya perekonomian global seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, menjadi alasan utama di balik perkiraan yang agak pesimis tersebut. Pertumbuhan global diproyeksikan melambat secara signifikan pada paruh kedua tahun ini, dan pelemahan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Proyeksi ekonomi mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika, China, dan Kawasan Eropa, juga di koreksi lebih rendah. Tekanan inflasi masih berlanjut, dan kebijakan moneter yang ketat diperkirakan akan membebani aktivitas ekonomi secara signifikan. Selain itu, ada tanda-tanda pertumbuhan permintaan domestik mulai melambat. Ini sebagian ditunjukkan oleh penurunan yang cukup besar pada impor dan pertumbuhan investasi, perlambatan pertumbuhan kredit sektor swasta, dan perlambatan inflasi inti (core inflation) sejak awal tahun 2023. 

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sedikit lebih rendah di tahun 2023, namun proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,9 persen dan 5,0 persen sesungguhnya masih menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia cukup solid dan tangguh di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Permintaan domestik yang besar, penerimaan ekspor komoditas yang meningkat, konsumsi swasta yang terus tumbuh, dan pengendalian inflasi agar tetap berada pada level moderat, menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Namun ancaman eksternal tetap harus diwaspadai. Permintaan global yang lebih lemah, keuangan global yang lebih ketat, arus keluar modal yang meluas, dan tekanan mata uang yang dapat memicu siklus pengetatan kebijakan moneter lebih cepat, masih berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih rendah. 

Saat ini dan beberapa tahun ke depan, bagi Indonesia sangatlah penting untuk menerapkan kebijakan yang kredibel untuk mengendalikan inflasi dan menjamin stabilitas makroekonomi dan keuangan, serta melakukan reformasi untuk meletakkan dasar bagi jalur pembangunan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Tantangan Ke Depan

Tantangan terbesar yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap persisten di tengah faktor eksternal dan faktor domestik yang kurang mendukung. Secara eksternal, dampak dari invasi Rusia ke Ukraina akan memperlambat kegiatan ekonomi global secara tajam karena telah mengganggu perdagangan global dan rantai pasokan (global supply chain) sehingga membuat harga komoditas dan pangan global semakin meningkat. Berbagai lembaga internasional memperkirakan, pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,1 persen pada tahun 2022 menjadi 2,1 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perekonomian dunia akan tetap lemah dan bahkan berisiko mengalami penurunan yang lebih parah. Di dalam laporan Global Economic Prospects (2023) disebutkan bahwa semua pendorong utama pertumbuhan global — termasuk produktivitas, perdagangan, angkatan kerja, dan pertumbuhan investasi — diperkirakan akan melemah selama sisa dekade ini. Pertumbuhan potensial, yaitu pertumbuhan maksimum yang dapat dipertahankan perekonomian global dalam jangka panjang tanpa memicu inflasi,  diperkirakan akan turun ke titik terendah dalam tiga dekade selama sisa tahun 2020-an.

Akibat perang Rusia-Ukraina, harga untuk sebagian besar komoditas diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2023 dari pada di tahun sebelumnya. Sementara itu, harga-harga komoditas diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2023, dan dalam jangka menengah harga-harga tersebut diproyeksikan akan tetap tinggi. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan, serta meningkatnya inflasi. Ini dapat menyebabkan kondisi keuangan global yang lebih ketat, yang memperbesar kerentanan sektor keuangan. Kondisi global tersebut akan menimbulkan risiko merugikan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sedangkan secara internal, potensi pertumbuhan ekonomi (potential growth) terus menurun karena berkurangnya input tenaga kerja, lemahnya pembentukan modal manusia, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas. Sebelum pandemi Covid-19, investasi dan input tenaga kerja telah menjadi pendorong utama pertumbuhan, namun semua pendorong pertumbuhan tersebut sekarang tampak melemah, khususnya produktivitas faktor total (total factor productivity/TFP). Dalam catatan World Bank (2023), pertumbuhan TFP melambat hampir setengahnya dalam periode tahun 2010-an dibandingkan dengan periode tahun 2000-an. Penurunan TFP dan modal manusia ini sejalan dengan pertumbuhan produktivtas tenaga kerja yang lebih rendah, karena hasil dari realokasi sumber daya di berbagai sektor sepertinya tidak terlihat. Perlambatan realokasi tenaga kerja antar sektor sebagian mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah di sektor jasa dan industri dan penurunan pertumbuhan produktivitas di sektor jasa. 

Jika diamati lebih dalam, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir telah didorong oleh siklus komoditas, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur, dan akumulasi stabilitas makro. Ke depan, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan perlu diubah menjadi kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap pasar dan lembaga-lembaga yang dapat mengalokasikan sumber daya untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing. 

Tantangan lainnya adalah tekanan dari sisi fiskal, yang bersumber pada dua hal, yaitu rendahnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak (tercermin dari tax ratio yang rendah dan cenderung menurun) dan besarnya beban pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri (tercermin dari rasio pembayaran utang terhadap APBN).  Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi fiskal jangka menengah dengan urutan prioritas yang baik, termasuk rencana yang jelas untuk melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan pendapatan pajak dan memperlebar ruang fiskal untuk belanja prioritas. Menciptakan ruang fiskal melalui reformasi pajak benar-benar sangat urgen untuk memperbesar pagu anggaran belanja pada program yang mendorong pertumbuhan (pro-growth) dan program yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) serta memastikan investasi publik untuk menutup kesenjangan infrastruktur yang kritis. Di samping itu, untuk menjaga keberlangsungan fiskal dalam jangka panjang, akumulasi utang luar negeri harus tetap manageable dengan menyiapkan strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang luar negeri tetap terjaga dalam batas aman. Pada saat yang sama, juga penting untuk memperbaiki praktik pengelolaan utang luar negeri agar penggunaannya lebih efektif dan benar-benar diarahkan untuk mendorong dan memperluas aktivitas ekonomi produktif. 

Pengendalian inflasi menjadi tantangan berikutnya bagi perekonomian Indonesia. Meskipun inflasi sudah menunjukkan tren menurun, atau setidaknya lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun ancaman inflasi tetap harus diwaspadai. Volatilitas harga komoditas global dapat meningkat karena pasar masih rentan terhadap guncangan pasokan sebagai imbas dari kondisi geopolitik yang tidak menentu dan meningkatnya risiko pada tanaman pangan akibat perubahan iklim. Inflasi global yang cenderung persisten akan memicu pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga secara agresif (contractionary monetary policy). Suku bunga yang tinggi tidak hanya menghambat pertumbuhan karena mengurangi investasi, tetapi juga meningkatkan risiko krisis keuangan. Situasi ini akan mendorong perekonomian ke kondisi yang semakin sulit.

Bagi Indonesia, tekanan inflasi global akibat krisis energi dan pangan akan memberi dampak luas terhadap daya beli masyarakat. Bagaimanapun, pelemahan daya beli adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah mengingat konsumsi masyarakat masih menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Untuk meredam inflasi, konsistensi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) benar-benar sangat dibutuhkan.

Daftar Bacaan

Badan Pusat Statistik. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2023. Berita Resmi Statistik. No. 55/08/Th. XXVI, 7 Agustus 2023.

_________________. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023. Berita Resmi Statistik. No. 34/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023.

_________________. 2023. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022. Berita Resmi Statistik. No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023.

Bank Indonesia. 2022. Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju. Laporan Perekonomian Indonesia 2022.

International Monetary Fund (IMF). 2023. World Economic Outlook Update: Near-Term Resilience, Persistent Challenges. July 2023.

World Bank. 2023. The Invisible Toll of COVID-19 on Learning. Indonesia Economic Prospects. June 2023.

_________. 2023. Global Economic Prospects. June 2023.

_________. 2022. Trade for Growth and Economic Transformation. Indonesia Economic Prospects. December 2022.

_________. 2022. Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery. Indonesia Economic Prospects. June 2022.

TUGAS PEMERINTAH: PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sejatinya, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan publik yang berkualitas dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun tugas utama ini tidak mungkin dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan perencanaan pembangunan (development planning). Mengingat pelayanan publik harus berjalan secara efisien dan efektif serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka kedudukan perencanaan pembangunan menjadi sangat urgent. Perencanaan pembangunan bekerja untuk memastikan seluruh bentuk pelayanan publik benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan murni menjadi domain pemerintah dan berfungsi sebagai supporting system bagi penyelenggaraan pelayanan publik. 

Namun perencanaan pembangunan sesungguhnya memiliki spektrum yang luas. Selain diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, perencanaan pembangunan juga difokuskan untuk menyelesaikan berbagai masalah (reactive planning) dan diorientasikan untuk merancang masa depan (proactive planning). Luasnya spektrum perencanaan pembangunan mengharuskan pemerintah untuk memiliki kapasitas yang memadai agar dapat  menghasilkan desain perencanaan pembangunan yang benar-benar inline dengan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (dengan menyediakan layanan publik, mengatasi masalah yang dihadapi, dan memberi harapan akan masa depan).

Dengan melihat urgensinya, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada rasionalitas, yaitu suatu metode berpikir ilmiah dalam menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan di masa depan. Perencanaan pembangunan juga menyangkut pengambilan keputusan (decision making), dan kualitas hasil pengambilan keputusan sangat bergantung pada pengetahuan, pengalaman, serta data dan informasi yang dimiliki oleh pengambil keputusan (eksekutor). 

John Friedman (1987) bahkan mengungkapkan urgensi perencanaan pembangunan yang lebih atraktif bahwa perencanaan merupakan upaya yang menghubungkan pengetahuan ilmiah dan teknis dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam ranah (domain) publik yang menuntun masyarakat dan mendorong proses transformasi sosial. Dengan menggunakan perspektif Friedman, maka perencanaan pembangunan memungkinkan pemerintah untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering), memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas hidup (quality of life) yang lebih baik di masa depan, dan menciptakan ruang untuk mengaplikasikan pengetahuan ilmiah (knowledge) dalam ranah publik. Dalam konteks inilah, perencanaan pembangunan harus “diolah” secara teknokratis oleh pemerintah dengan tujuan utama terciptanya transformasi sosial.

Sebagai supporting system, perencanaan pembangunan tidaklah berdiri sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan paradigma pemerintahan yang terus mengalami perubahan secara evolutif. Paradigma terkini menganggap bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara. Pergeseran paradigma pemerintahan dari konsep government ke konsep governance menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat  menjadi lebih sejajar dan demokratis. Jika di dalam konsep government, pemerintah memiliki hak eksklusif untuk mengatur kepentingan publik, dan aktor lainnya hanya dapat disertakan sejauh pemerintah mengijinkannya, maka di dalam konsep governance, masalah publik adalah urusan bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sebagai tiga aktor utama. 

Konsekuensi dari pergeseran paradigma ini mengharuskan pemerintah untuk mengubah perannya, dari peran tradisional (konvensional) ke peran kewirausahaan (entrepreneurship). Pergeseran peran semacam ini merupakan sebuah keniscayaan, mengingat di satu sisi, pemerintah memiliki berbagai constraint, terutama sumberdaya manusia dan anggaran, dan di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat terus bertumbuh dan semakin menguat eksistensinya. Namun perubahan peran ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih kuatnya keinginan pemerintah untuk memegang kendali atas semua hal.  

Pergeseran peran pemerintah membawa konsekuensi dan implikasi yang luas terhadap desain perencanaan pembangunan, bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi diarahkan untuk menangani semua hal, atau mengerjakan semua hal, atau menyediakan semua layanan, atau bahkan melayani semua orang. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan harus lebih fokus, lebih terarah, lebih jelas kelompok sasarannya, dan lebih tegas lokusnya.  

Peran yang Diharapkan dari Pemerintah

Sumber: diadaptasi dari Stephen Osborne (2010)

Khusus untuk praktik perencanaan pembangunan, pemerintah tidak boleh lagi semata-mata berfokus pada rencana jangka pendek (short-term planning), tetapi harus berfokus pada rencana strategik (strategic planning). Di dalam strategic planning, pemerintah harus memilih dan menetapkan  sasaran yang ingin dicapai di masa depan, lalu menentukan kebijakan dan program strategis yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut, dan kemudian menetapkan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan dan program strategis tersebut benar-benar dilaksanakan. Di dalam merumuskan rencana strategik, dinamika lingkungan strategis perlu dianalisis secara cermat, baik yang berupa instrumental input (berbagai kesepakatan global dan peraturan perundangan) maupun environmental input (berbagai fenomena dan kecenderungan baru yang terus berkembang). Ini sangat jauh berbeda dengan rencana jangka pendek yang cenderung pragmatis, sekedar mengatasi masalah, terkesan sporadis, dan bersifat parsial (tidak komprehensif).

PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN 
DI TENGAH ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

AGUSSALIM

Perekonomian Sulawesi Selatan terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan kembali ke jalur pertumbuhan kuat. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus bergerak naik dan tumbuh cukup impresif. Pada triwulan pertama 2022 ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 4,29 persen dan terus merangkak naik hingga mencapai 5,67 persen (y-on-y) pada triwulan ketiga 2022. Dengan capaian ini, dipastikan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2022 tumbuh lebih kuat ketimbang tahun 2021. Secara kumulatif, ekonomi Sulawesi Selatan diperkirakan tumbuh dikisaran 5,2 persen di tahun 2022, lebih tinggi dari 4,65 persen tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian ini belum bisa menyamai kinerja ekonomi sebelum munculnya wabah Covid-19.

Penopang Pertumbuhan

Dari sisi produksi (lapangan usaha), menguatnya perekonomian Sulawesi Selatan ditopang oleh membaiknya kinerja seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sepanjang tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian masih terus mengalami kontraksi, namun dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas karena rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Besarnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB (mencapai 23,23%) menjadikan sektor ini sangat penting dan strategis bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Sektor ini terus tumbuh positif sepanjang tahun 2022 - meskipun lebih lambat dibandingkan tahun 2021 - akibat terjadinya peningkatan produksi beberapa komoditas, terutama Padi. Konsistensi kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan untuk terus memberi perhatian terhadap sektor pertanian, menjadikan sektor ini tetap stabil. Bagi pemerintah daerah, sektor pertanian dianggap telah terbukti tidak rentan terhadap goncangan (economic shock) dan dapat diandalkan sebagai penyanggah perekonomian daerah saat terjadi krisis ekonomi. 

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Sektor perdagangan yang sempat terpukul akibat pembatasan aktifitas ekonomi, mulai menggeliat kembali dan terus menunjukkan tren positif dengan mencatat pertumbuhan 6,50 persen (y-on-y) di triwulan ketiga 2022 dan secara kumulatif tumbuh 8,09 persen (c-to-c). Untuk diketahui, sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, setelah sektor pertanian. 

Sepanjang tahun 2022, sektor industri pengolahan juga menunjukkan kinerja yang cukup impresif. Selama dua triwulan berturut-turut, sektor industri pengolahan bertumbuh dua digit, yaitu masing-masing 13,26 persen dan 10,01 persen, sehingga andilnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat signifikan. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan digerakkan oleh dua jenis industri yang selama ini menjadi penopang utama struktur industri Sulawesi Selatan, yaitu industri makanan dan minuman serta industri barang galian bukan logam.

Pelonggaran pembatasan sosial akibat melandainya kasus Covid-19, telah mendorong mobilitas masyarakat dan menggerakkan aktifitas ekonomi warga. Dampaknya, sektor transportasi tumbuh sebesar 37,38 persen di triwulan ketiga 2022, yang merupakan pertumbuhan sektoral tertinggi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ikut memperoleh multiplier effect dari situasi ini. Sektor ini bertumbuh 28,81 persen pada periode yang sama, yang merupakan pertumbuhan sektoral tertinggi kedua setelah sektor transportasi. Padahal sebelumnya, kedua sektor ini yang paling terpukul akibat hantaman Covid-19. Pencabutan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di penghujung 2022, dapat menjadi momentum bagi kedua sektor ini untuk tumbuh lebih akseleratif.

Dari sisi pengeluaran, semua komponen PDRB juga menunjukkan koreksi positif. Ekspor mencatat pertumbuhan paling mengesankan, yaitu tumbuh 32,40 persen pada triwulan ketiga 2022 (y-on-y) dan secara kumulatif tumbuh 40,59 persen (c-to-c). Hampir semua jenis komoditas ekspor utama menunjukkan peningkatan, kecuali daging dan ikan olahan serta garam, belerang, dan kapur. Nikel, sebagai komoditas ekspor penting bagi Sulawesi Selatan, secara kumulatif tumbuh sebesar 27,29 persen selama tiga triwulan awal 2022, dari USD 686,43 juta menjadi USD 873,78 juta, seiring dengan membaiknya harga Nikel di pasar internasional.

Namun sumber pertumbuhan utama tetap berasal dari konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Ini dimungkinkan karena besarnya share kedua komponen ini terhadap PDRB (masing-masing 51,20% dan 38,85%) dan juga karena bertumbuh cukup kuat (masing-masing 7,41% dan 10,76%) di triwulan ketiga 2022. Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sinyal kuat membaiknya kondisi makro ekonomi Sulawesi Selatan.

Konsumsi pemerintah layak mendapatkan catatan tersendiri. Di triwulan ketiga 2022, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 7,82 persen (y-on-y), setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam di triwulan sebelumnya (-17,18%). Ini pertama kalinya sepanjang tahun 2022 konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan positif. Angka ini juga merupakan yang tertinggi sedikitnya dalam 12 triwulan terakhir. Membaiknya kinerja konsumsi pemerintah bukan hanya karena meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah (akibat meningkatnya transfer fiskal dari pemerintah pusat dan penerimaan pajak daerah) dan longgarnya ruang fiskal (akibat relaksasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran), tetapi juga terkait dengan siklus belanja pemerintah daerah yang biasanya “menumpuk” di triwulan ketiga dan keempat.

Tantangan Ke Depan

Di tahun 2023, pandemi Covid-19 bukan lagi menjadi ancaman bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Ancaman paling serius bersumber dari terganggunya rantai pasok global (global supply chain) akibat perang Rusia -Ukraina yang memicu krisis ekonomi global. Situasi ini  menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi secara global. Krisis ini telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, dan tentu saja, akan berimbas terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Inflasi global, menurut kalkulasi International Monetery Fund (IMF), diperkirakan mencapai 8,8 persen di tahun 2022 dan 6,5 persen di tahun 2023. Di Sulawesi Selatan, tingkat inflasi telah mencapai 6,00 persen (y-on-y) pada November 2022, yang bukan hanya jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, tetapi juga berada di atas rentang target inflasi Bank Indonesia.

Ancaman inflasi berpotensi menyebabkan situasi yang mulai membaik pasca Covid-19, kembali memburuk. Inflasi tinggi telah mendorong pengetatan kebijakan moneter (pengetatan likuiditas). Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan beberapa kali sejak Agustus 2022 untuk meredam inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah. Peningkatan suku bunga akan menekan sektor riil (terutama investasi) sehingga menghambat kemajuan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 

Selain itu, inflasi tinggi juga berpotensi menekan anggaran rumah tangga. Kenaikan harga barang dan jasa akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga akan berkurang. Situasi ini, tentu saja, akan sangat krusial bagi perekonomian Sulawesi Selatan, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan berikutnya datang dari pasar internasional. Ekspor Sulawesi Selatan yang tumbuh signifikan di tahun 2022, diperkirakan akan melambat di tahun 2023. Ekspor diproyeksikan akan mengalami pelemahan seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumah negara mitra dagang utama Sulawesi Selatan. Ekonomi Tiongkok, yang merupakan mitra dagang strategis Sulawesi Selatan, diperkirakan melambat ke level 4,4 persen pada tahun 2023. Demikian juga Jepang yang menjadi pasar utama komoditas Nikel, juga dipastikan ekonominya melambat ke level 2,2 persen.  Melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang Sulawesi Selatan akan menekan permintaan terhadap barang ekspor. 

Di tengah situasi ini, kebijakan fiskal menjadi penting untuk memitigasi berbagai kemungkinan buruk yang bakal timbul. Ruang fiskal pemerintah daerah yang mulai lebih longgar setelah sebelumnya mengalami refocusing dan realokasi anggaran, harus benar-benar dimanfaatkan se-efisien dan efektif mungkin. Fiskal daerah, selain difokuskan untuk mengendalikan inflasi serta dampak turunannya, juga harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, memperluas pasar ekspor, dan mendorong investasi domestik.

Makassar, 7 Januari 2023

MEMANGKAS KETIMPANGAN: BERHARAP DARI G20

AGUSSALIM

Ketimpangan (inequality) merupakan salah satu masalah sosial yang paling mendesak untuk segera ditangani. Fakta menunjukkan bahwa ketimpangan telah memicu ketegangan sosial di barbagai belahan dunia. Disparitas yang menganga lebar telah memantik keresahan dan amarah rakyat yang membawa konsekuensi politik dan keamanan serius. Konflik berdarah yang terjadi di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah, diduga kuat akar masalah dan pemicunya adalah ketimpangan dan kemiskinan. Begitu pula kasus kriminalitas paling purba, seperti perampokan dan penodongan, amat mudah ditemukan di negara-negara yang memiliki kesenjangan tajam dan kemiskinan akut. Kekuatan korosif ketimpangan tak perlu diragukan lagi. Ini yang menjelaskan mengapa upaya untuk memangkas ketimpangan menjadi agenda penting. Untuk mengurangi ketimpangan, tidak cukup hanya mengandalkan cara pandang lama dan kebijakan konvensional. Kita membutuhkan ide-ide segar, melampaui apa yang selama ini dipraktikkan. Mungkin sudah saatnya kita harus memberlakukan jenis pajak baru kepada orang kaya untuk mendanai program yang potensial mengurangi kesenjangan. Atau lebih jauh, barangkali kita membutuhkan “bentuk pengaturan baru yang lebih ekstrim” untuk menciptakan sebuah tata kehidupan sosial yang lebih egaliter. Group of Twenty (G20) harus mengambil inisiatif dan berdiri di barisan terdepan untuk menggalang kesepakatan global dan menggerakkan komunitas internasional guna memangkas ketimpangan.

*) Tulisan lengkap bisa dibaca nanti di dalam buku "AGENDA INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20" yang diterbitkan oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Buku ini rencananya  akan diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2022 di Jakarta.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

AGUSSALIM

Tantangan dan Hambatan 

Sejauh yang bisa diamati, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, diantaranya: pertama, adanya perbedaan kepentingan diantara berbagai elit yang seringkali berlangsung dengan keras dan akut. Setiap aktor memiliki kepentingan (entah politik atau ekonomi) dan mereka terus berupaya untuk memastikan kepentingannya terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan. Perang kepentingan antar aktor, baik secara vulgar maupun terselubung, seringkali tak terhindarkan. Bahkan potret “relasi-kuasa” antar aktor seringkali diwarnai dengan intensi yang tinggi. Situasi ini telah menyebabkan para perencana seringkali mengalami kesulitan untuk mengharmonisasikan kepentingan seluruh elit.

Kedua, perbedaan preferensi para pemangku kepentingan (stakeholder). Setiap stakeholder memiliki preferensi yang berbeda yang dituntun oleh kepentingan mereka masing-masing. Jika anda seorang anak muda, maka anda lebih peduli pada ketersediaan sekolah. Jika anda seorang lansia, maka anda lebih peduli pada ketersediaan rumah sakit. Jika anda ibu rumah tangga, maka yang anda butuhkan adalah harga kebutuhan pokok yang stabil. Jika anda kepala rumah tangga, maka yang anda perlukan adalah pekerjaan dengan balas jasa yang layak. Masalah kemudian muncul karena tidak mungkin semua preferensi tersebut bisa diakomodir akibat adanya kendala sumberdaya. Situasi menjadi kian sulit karena munculnya pihak tertentu yang acapkali ingin memaksakan preferensinya, bahkan diucapkan dengan nada tinggi dan agak emosional. Melahirkan konsensus diantara berbagai preferensi stakeholder, bukanlah perkara mudah.

Ketiga, terbatasnya kapasitas para perencana. Ini setidaknya tercermin pada dua hal, yaitu: (i)  kekurang-sadaran untuk melihat keterkaitan antar berbagai kepentingan; dan (ii) kekurang-mampuan untuk melihat jauh ke depan dan berpikir secara komprehensif. Para perencana seringkali luput untuk melihat keterkaitan antar sektor pembangunan dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya satu sektor dengan sektor lainnya saling terkait. Para perencana juga pada umumnya tidak memiliki kemampuan foresight, yaitu kemampuan untuk membaca dan memprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Para perencana juga seringkali tidak mampu mengindentifikasi secara tepat berbagai faktor yang potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana. Kegagalan ini telah memberi dampak besar terhadap kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Keempat, adanya subyektifitas perencana. Dalam beberapa kasus, pentingnya rencana seringkali ditentukan oleh posisi perencana serta latar belakang dan minat para perencana. Jika seorang perencana berada di posisi yang menangani bidang tertentu, maka seringkali menganggap bahwa bidang tersebutlah yang paling penting, dan karena itu harus ditempatkan sebagai prioritas.  Begitu pula jika seorang perencana memiliki minat besar terhadap suatu subjek tertentu, katakanlah misalnya lingkungan hidup, maka desain perencanaan akan sangat kental dengan nuansa lingkungan hidup. Subyektifitas para perencana inilah yang kerapkali menurunkan kualitas perencanaan pembangunan karena mereduksi pendekatan teknokratis dalam perumusan rencana. 

Apa yang Seharusnya Dilakukan? 

Ke depan, untuk memperkuat perencanaan pembangunan, pemerintah perlu fokus membenahi sedikitnya empat aspek penting, yaitu: pertama, menetapkan satu rezim perencanaan pembangunan. Saat ini, ada sebuah pertanyaan penting yang masih sulit untuk dijawab: siapa sebetulnya pihak yang paling berhak dan memiliki otoritas penuh untuk “mengatur” praktik perencanaan pembangunan di Indonesia? Pertanyaan ini penting karena selama ini setidaknya ada tiga rezim yang bekerja untuk mengatur praktik perencanaan pembangunan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga kementerian ini seolah-olah berebut “kuasa dan pengaruh” untuk mendiktekan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, terutama di daerah. Celakanya, masing-masing kementerian memiliki konsep, perspektif, dan pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya perencanaan pembangunan diselenggarakan. Akibatnya, terjadi inkonsistensi antar peraturan perundangan di bidang perencanaan pembangunan, bukan hanya antar kementerian tetapi  juga inter kementerian. Dampaknya, para perencana di daerah mengalami kegamangan dan kebingungan saat mendesain perencanaan pembangunan daerah. 

Kedua, memperkuat kelembagaan perencanaan. Lembaga perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan, seharusnya memiliki struktur organisasi yang lebih bersifat fungsional ketimbang struktural, yang lebih mengedepankan pada pencapaian hasil (output dan outcome) daripada sekedar pelaksanaan kegiatan. Sebuah struktur yang bekerja berdasarkan pendekatan ”kolegial-kolektif-kolaboratif”, dengan memberi ruang bagi setiap anggota organisasi untuk ikut berkontribusi bagi pencapaian hasil organisasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga perencanaan, baik secara vertikal (nasional, provinsi, kabupaten/kota) maupun secara horizontal (Bappeda, badan, dinas, kecamatan, desa/kelurahan) juga perlu terus dibenahi secara berkelanjutan. Koordinasi substansial perlu terus diperkuat dengan mempertegas: siapa menghasilkan apa, siapa mengerjakan apa, siapa berkontribusi apa, siapa membiayai apa, dst.

Ketiga, meningkatkan kapasitas para perencana. Kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kapasitas sumberdaya manusia perencana. Para perencana harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk berpikir “logik-holistik-integratif” saat mendesain perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, para perencana harus didorong, difasilitasi, dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pelatihan. Keberadaan tenaga fungsional perencana juga perlu terus diperkuat dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan itu, kegiatan in-house training juga perlu dibudayakan di lingkungan lembaga perencanaan. Diskusi berkala juga perlu lebih diintensifkan, dimana aparat perencana secara bergilir menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan penguatan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja pembangunan. Upaya terstruktur semacam ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para perencana secara berkelanjutan dan membantu mewujudkan team-work yang solid di bidang perencanaan pembangunan.

Keempat, memperkuat proses teknokratis. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, proses teknokratis perlu dioptimalkan, yaitu sebuah proses yang bertumpu pada kekuatan logical framework, reasoning, dan argumentasi. Jika proses teknokratis dapat dimaksimalkan, maka terbuka peluang untuk meminimalkan intervensi politik. Di banyak tempat, intervensi politik yang terlalu kuat seringkali memporak-porandakan bangunan perencanaan yang sudah mapan. Selain itu, dengan memperkuat proses teknokratis, diharapkan para “penumpang gelap” tidak lagi bebas bermain di dalam arena proses perencanaan. 

Makassar, 8 Juni 2022

ANCAMAN INFLASI

 ANCAMAN INFLASI

AGUSSALIM

Dosen FEB-UNHAS dan Tenaga Ahli TGUPP Sulsel 

Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan (mungkin lebih tepatnya, merasakan) kenaikan harga berbagai jenis barang. Awalnya, ini dipicu oleh kenaikan harga dua komoditas yang sangat strategis - karena menjadi input utama dalam proses produksi -, yaitu bahan bakar minyak dan gas. Harga bahan bakar minyak, sudah mengalami dua kali kenaikan hanya dalam hitungan hari. Kenaikan harga ini, menurut keterangan Pemerintah, sebagai imbas dari naiknya harga minyak mentah dunia yang sudah menembus level 114 dollar per barrel pada awal Maret 2022 (naik dari 78 dollar per barrel pada akhir Desember 2021). Harga ini diperkirakan akan terus bergerak ke atas, seiring dengan kondisi global yang tidak menentu. 

Begitu pula dengan harga gas elpiji, juga telah mengalami kenaikan dua kali dalam dua bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi pada gas elpiji non subsidi, yaitu ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sedangkan harga gas elpiji ukuran 3 kg tidak berubah karena di subsidi oleh pemerintah. Kenaikan harga ini, disebutkan oleh PT. Pertamina menyesuaikan dengan perkembangan terkini industri minyak dan gas, dimana harga Contract Price Aramco (CPA) naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021. Namun kebijakan ini telah memicu terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg karena adanya mutasi pengguna dari yang semula menggunakan 5,5 kg dan 12 kg beralih ke 3 kg. Kenaikan harga dua komoditas strategis ini berpotensi memicu inflasi karena memberi efek lanjutan bagi kenaikan harga-harga komoditas lainnya. 

Pada saat yang sama, terjadinya gangguan pasokan atau kelangkaan berbagai komoditas kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, kedele, dan gula pasir, juga akan memicu inflasi. Kelangkaan komoditas ini akan menyulitkan pelaku usaha di industri makanan dan minuman maupun pedagang skala kecil. Ketersediaan pasokan yang terganggu bakal mempengaruhi kepastian dan keberlanjutan produksi. Para mafia ekonomi atau spekulan akan memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan, dengan menimbun dan kemudian menjual di atas harga patokan. Situasinya kemungkinan menjadi semakin rumit, karena potensi inflasi akibat gangguan pasokan ini akan semakin besar menjelang Ramadhan, mengingat secara seasonal, Ramadhan selalu ditandai dengan naiknya kebutuhan minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya.

Potensi inflasi juga bakal muncul dari perang yang sedang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Tentu saja, perang ini akan mengganggu global supply chain, yang pada gilirannya akan memicu harga-harga komoditas bergerak naik. Hampir pasti, harga energi dunia akan meningkat karena gangguan pasokan, mengingat Rusia merupakan eksportir minyak mentah dan produsen minyak terbesar di dunia. International Monetary Fund (IMF) dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa harga energi dan gandum telah melonjak sebagai imbas konflik Rusia dan Ukraina. Efek sanksi terhadap Rusia juga akan menimbulkan spillover effect ke berbagai negara. Perang yang sedang berlangsung dan pemberlakuan sanksi kepada pihak Rusia akan berdampak parah pada ekonomi global. Dampak paling parah akan dirasakan oleh rumah tangga miskin di seluruh dunia karena kejutan harga-harga kebutuhan pokok, mengingat makanan dan bahan bakar merupakan proporsi pengeluaran terbesar bagi rumah tangga miskin. Jika konflik terus mengalami ekskalasi, kerusakan ekonomi akan semakin menghancurkan.

Kenaikan harga berbagai komoditas akan menghambat proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Akibat inflasi, daya beli masyarakat akan menurun (akibat upah rill menurun), konsumsi masyarakat akan berkurang, sehingga pada gilirannya perekonomian akan mengalami perlambatan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Terjadinya kontraksi pada konsumsi masyarakat, akan memberi dampak luas bagi perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, mendapat tekanan baru berupa ketidakpastian ekonomi global akibat perang Rusia – Ukrania. 

Kenaikan harga, terutama bahan kebutuhan pokok, juga akan memberi tekanan terhadap upaya penangulangan kemiskinan. Penduduk miskin dan kelompok retan akan semakin sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan karena menurunnya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di setiap moment inflasi, kelompok terbawah dalam hirarkhi distribusi pendapatan, selalu menjadi pihak yang paling terpukul dan menderita.

Di tengah situasi seperti ini, kita sisa berharap semoga Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan respon yang tepat untuk mengendalikan inflasi inti (core inflation), mencegah efek lanjutan dari kebijakan admistered price pemerintah, dan meminimalkan dampak gangguan global supply shock bagi perekonomian domestik. Di saat yang sama, Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) juga perlu bekerja ekstra untuk memantau pasokan dan distribusi barang, termasuk mencegah potensi penimbunan barang oleh oknum yang ingin mengeruk keuntungan ekonomi di masa-masa sulit.      

Lebih dari itu, kita semua perlu bersiap menghadapi ancaman inflasi. Oleh para ekonom, inflasi sering disebut secara popular sebagai “hantu ekonomi” karena sifatnya yang… menyeramkan.

Makassar, 7 Maret 2022

EKONOMI SULSEL

PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN:

BERSELANCAR DI TENGAH PANDEMI

AGUSSALIM

Dosen FEB-UNHAS dan Tenaga Ahli TGUPP Sulsel 

Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2020 akibat terjangan wabah Covid-19, perekonomian Sulawesi Selatan telah menunjukkan inflection point di tahun 2021. Sinyal terjadinya pemulihan ekonomi sebenarnya sudah dimulai sejak Triwulan Kedua 2021 ketika ekonomi tumbuh positif 7,67 persen. Dua triwulan berikutnya, perekonomian terus bertumbuh positif. Bahkan di triwulan terakhir 2021, ekonomi tumbuh sangat impresif di angka 7,89 persen (y-on-y), yang merupakan pertumbuhan triwulanan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, situasi ekonomi tampak semakin membaik, setidaknya jika dibandingkan dengan fase awal munculnya wabah.

Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini (7 Februari 2022), perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 4,65 persen sepanjang tahun 2021 (y-on-y), jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional (3,69%), dan menempatkan Sulawesi Selatan pada peringkat ketujuh sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara Nasional. 

Membaiknya perekonomian Sulawesi Selatan ditopong oleh kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap tumbuh stabil di tengah pandemi. Sektor ini bahkan tetap menunjukkan kinerja yang mengesankan sepanjang berlangsungnya pandemi. Di tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 6,40 persen dan telah menjadi mesin utama pertumbuhan (engine of growth).  Hasil ini tampaknya konsisten dengan kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan yang sungguh-sungguh memberi perhatian terhadap sektor ini karena didasari atas sebuah bukti bahwa sektor ini tidak rentan terhadap pandemi (setidaknya jika dibandingkan dengan sektor lain) dan dapat diandalkan menjadi penyanggah perekonomian di masa resesi ekonomi. Dalam catatan BPS, membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akibat terjadinya peningkatan produksi komoditas padi dan rumput laut.

Selain sektor pertanian, sektor ekonomi lainnya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan, juga kembali ke jalur positif. Sektor perdagangan yang sempat terpukul akibat pembatasan aktifitas ekonomi, mulai menggeliat kembali dengan mencatat pertumbuhan 6,50 persen (y-on-y). Untuk diketahui, sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, setelah sektor pertanian. Begitu pula dengan sektor konstruksi dan industri pengolahan, juga telah menunjukkan turning point, yang masing-masing mencatat pertumbuhan 4,14 persen dan 3,02 persen. Sektor transportasi dan sektor akomodasi yang paling menderita akibat pandemi, juga mulai menunjukkan sinyal positif, meskipun belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Kedua sektor ini telah tumbuh positif masing-masing 5,17 persen dan 2,96 persen dari tahun sebelumnya.

Di sisi pengeluaran, semua komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan koreksi positif, kecuali konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Kinerja yang paling impresif tentu saja pada ekspor yang tumbuh 19,95 persen dan mencatat nilai USD 1.438,60 Juta, lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya wabah. Komoditas nikel, rumput laut, besi dan baja, serta garam, belerang dan kapur menjadi penopang kinerja ekspor di masa pandemi. Namun sumber pertumbuhan utama justru berasal dari investasi (PMTB) yang menyumbang 1,97 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ini dimungkinkan karena besarnya share investasi terhadap PDRB (mencapai 39,04%) dan juga karena investasi bertumbuh cukup kuat (5,06%) di tahun 2021. Meningkatnya investasi menjadi penanda membaiknya situasi perekonomian.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan, setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Meningkatnya konsumsi rumah tangga, selain dipicu oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum, juga karena terjaganya daya beli masyarakat akibat inflasi yang terkendali. Peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi pada hampir semua jenis pengeluaran. Sedangkan meningkatnya konsumsi pemerintah disebabkan oleh bertambahnya kapasitas fiskal pemerintah Sulawesi Selatan akibat meningkatnya penerimaan pajak daerah. 

Meskipun Pandemi Covid-19 masih akan tetap berlanjut di tahun 2022, namun perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan terus menguat, bukan hanya karena aktivitas ekonomi dan sosial yang sudah relatif lebih longgar, akan tetapi juga karena membaiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk mengelola dampak yang ditimbulkannya. Kegiatan vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah secara luas dan intens, juga menjadi variabel penting yang mendukung percepatan proses pemulihan ekonomi. 

Saat ini dan ke depan, penanganan pandemi Covid-19 tampaknya tidak lagi berbasis pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetapi pada upaya mendorong kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi, yang dikenal dengan Gerakan 5M. Selain itu, pemerintah juga secara intensif terus mensosialisasikan dan mendorong penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). Kesemuanya ini dapat dianggap sebagai faktor yang dapat melonggarkan mobilitas sosial yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. 

Jika diamati lebih jauh, indikasi mulai pulihnya aktivitas ekonomi tercermin dari beberapa parameter, diantaranya meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan alat transportasi darat, laut dan udara; meningkatnya tingkat hunian hotel; dan meningkatnya jumlah kunjungan ke pusat-pusat perdagangan dan aktifitas ekonomi (mall dan pusat pembelanjaan, pasar modern dan pasar tradisional, restoran dan rumah makan, dll.). Google community mobility report juga menunjukkan adanya peningkatan mobilitas warga di berbagai tempat, seperti pemukiman, perkantoran, pusat perdagangan, tempat rekreasi, dll. Perbaikan secara bertahap pada berbagai indikator tersebut diperkirakan akan menjadi penopang bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan di tahun mendatang.

Terlepas dari semua itu, pemerintah daerah tetap perlu mengantisipasi munculnya berbagai varian baru Covid-19 dengan kebijakan penanganan yang tepat. Pemerintah daerah harus terus mendisiplinkan warga untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi, sambil terus mempeluas cakupan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity. Hanya dengan upaya itu, perekonomian Sulawesi Selatan bisa berselancar di tengah Pandemi Covid-19.

Makassar, 7 Februari 2022